KOMISI VII DPR MINTA KILANG MINYAK PERTAMINA CILACAP DIMAKSIMALKAN

05-11-2010 / KOMISI VII

 

Komisi VII DPR meminta Pertamina  memaksimalkan kilang minyak  di Cilacap,  satu  masalah saja dapat berakibat pada suplai BBM untuk  Pulau Jawa dan bahkan nasional. Demikian Zainudin Amali Ketua Tim Kunjungan Kerja (Kunker) Komisi VII ke Yogyakarta disela-sela kunjungan  ke Kilang Minyak Pertamina Cilacap beberapa waktu lalu.

Kilang Minyak Pertamina di Cilacap sebagai Refinery terbesar dengan kapasitas produksi 348.000 barel/hari dimana  35% untuk suplay nasional dan 65% untuk suplay  Pulau Jawa. “Komisi VII mendukung Pertamina untuk  segera  membangun   kilang  baru, karena  sudah menjadi kebutuhan nasional dan harus didukung oleh semua pihak”, terang Zainudin.

Berkaitan dengan pembangunan kilang baru tersebut,  menurut Zainudin   harus segera diputuskan siapa yang akan membangun, siapa pemenang tendernya, agar  proses pembangunannya cepat dan semua kebutuhan BBM dalam negeri di suplay dari Cilacap. 

                Sementara itu Asfihani Anggota Tim Kunker Komisi VII menyoroti  bagaimana agar minyak mentah (crude) produksi dalam negeri kita bisa dimasukkan ke kilang yang dimiliki dan tidak  diekspor. Secara ekonomi  crude  dalam negeri  memang memiliki  kualitas yang bagus  sehingga nilai jualnya besar untuk di pasaran.

Yang menjadi kendala  bahwa Kilang Minyak Pertamina di Cilacap dibangun dengan kondisi crude yang berasal dari Timur Tengah, dan untuk memproduksi crude yang berasal dari dalam negeri maka spek pada mesin dan peralatan-peralatannya  harus dirubah.

                Berkaitan dengan hal tersebut, “Kami  meminta Pertamina agar supaya merubah spek sehingga bisa memanfaatkan kilang yang ada untuk bahan baku minyak yang berasal dari dalam negeri”, kata Asfihani.

“Bahan baku di Indonesia dan diolah di Indonesia, hal ini juga akan menimbulkan dampak positif terhadap penerimaan negara, tenaga kerja dan lain sebagainya”, tambahnya.

Namun menurut Asfihani  bisa atau tidak bisa tergantung pada nilai keekonomiannya.  Semua bisa dirubah namun apakah menguntungkan atau tidak dibandingkan dengan mengupgrade mesin sekarang untuk bahan baku dalam negeri.  Dan  bagaimana  dibandingkan dengan kita eksport bahan baku dalam negeri dan tetap import bahan baku dari luar. (sc)

BERITA TERKAIT
Komisi VII Minta Pemerintah Perluas Keterlibatan UMKM dalam Program MBG
08-08-2025 / KOMISI VII
PARLEMENTARIA, Jakarta - Wakil Ketua Komisi VII DPR RI, Chusnunia Chalim, mendorong pemerintah untuk memperluas keterlibatan pelaku Usaha Mikro, Kecil,...
Komisi VII Dorong Skema Royalti Lagu Diatur Ulang
07-08-2025 / KOMISI VII
PARLEMENTARIA, Jakarta - Wakil Ketua Komisi VII DPR RI, Evita Nursanty menyoroti pentingnya perlindungan terhadap Hak Kekayaan Intelektual (HAKI) namun...
Khawatir Status UNESCO Dicabut, Kaji Ulang Izin Resort di TN Komodo
05-08-2025 / KOMISI VII
PARLEMENTARIA, Jakarta - Wakil Ketua Komisi VII DPR RI, Evita Nursanty meminta Kementerian Kehutanan (Kemenhut) untuk mengkaji ulang pemberian Izin...
Apresiasi Pertumbuhan Ekonomi, Sektor Industri Harus Jadi Lokomotif Pemerataan
05-08-2025 / KOMISI VII
PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi VII DPR RI, Ilham Permana, menyampaikan apresiasi atas capaian pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 5,12 persen...